Foto: Puluhan Siswa baru di SMP 2 Karangasem sedang melaksanakan pembelajaran (ami)
Karangasem, VoB - Ratusan siswa sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Karangasem dinyatakan invalid di Sistem data pokok pendidikan (dapodik) akibat kelebihan kapasitas dan tidak bisa dipindahkan. Kamis, (1/8/2024) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga I Wayan Sutrisna mengatakan pada media jika hal tersebut benar terjadi, dan menjadi permasalahan umum di seluruh Indonesia.
"Yang banyak invalid di Dapodik itu banyak siswa SMP, ada di SMP 2 Amlapura, SMP 3 Selat, SMP 2 Kubu dan lainnya. Kalau SD ada tapi hanya beberapa kelebihannya. Nah, kami sudah melakukan rapat dan berkoordinasi dengan mengumpulkan kepala sekolah," Tandasnya ketika di temui di ruang kerjanya. Menyikapi hal tersebut Dinas pendidikan berupaya melakukan koordinasi dengan Kemendikbud agar data tersebut dapat dibuka. Dimana proses penginputan pendaftaran siswa baru ini akan berakhir pada 31 Agustus 2024.
Sementara, terkait kelebihan kuota siswa, tidak dapat dipindahkan lagi ke sekolah lain mengingat letak geografis dan segala permasalahan yang ada pada masing-masing pribadi dan sekolah, salah satunya untuk mencegah adanya putus sekolah. "Kami kan ada program wajib belajar 9 tahun, kalau dipindahkan takutnya nanti muridnya tidak mau dan putus sekolah seperti kasus di Kecamatan Kubu," Kata Sutrisna.
Sementara, salah di salah satu sekolah, yakni SMP 2 Amlapura, dikatakan Wakil Kepala Sekolah I Wayan Widnyana jika ada 52 siswa baru disekolah tersebut yang tidak dapat masuk ke dapodik. "Kami menerima siswa 480 kemarin dan yang terdaftar hanya 352 siswa, sisanya belum bisa. Karena jika tahun lalu ada kasus yang sama di sistem Dapodik itu masih bisa terdaftar meski tulisannya sudah "Warning", Sementara tahun ini kasus serupa kami input tulisannya sudah Invalid," Terangnya.
Untuk diketahui, sesuai Permendikbud, tiap sekolah SMP hanya dibolehkan menerima siswa maksimal 11 rombel (rombongan belajar) dengan isi maksimal tiap kelas adalah 32 siswa.
Selanjutnya, Widnyana berharap agar masalah tersebut dapat segera diatasi oleh pemerintah. "Karena jika mereka yang tidak terdaftar di Dapodik itu, salah satu dampaknya nanti dana bos tidak bisa cair. Kami berharap semua siswa dapat pelayanan yang sama, " Harapnya. (ami)
Posting Komentar